Senin, 16 Maret 2020

5 Lembaga Survey Korupsi

09.22 0 Comments


Corruption Perceptions Index 2019




Global Corruption Barometers 2019





Bribe Payers Index 2019






Global Corruptions Index 2019




Political & Economy Risk Consultancy Limited 2019

Continue reading...
di Tidak ada komentar: quickedit

Sabtu, 07 Maret 2020

Kasus Bank Bali

Kasus Bank Bali

01.35 0 Comments

Kasus korupsi Bank Bali berawal pada saat pemilik Bank Bali, Rudi Ramli. Kesulitan menagih piutangnya pada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Bank Umum Nasional, dan Bank Tiara pada tahun 1997. Nilai dari piutang tersebut sekitar 3 Trilyun Rupiah. Setelah beberapa waktu, usaha penagihan tersebut tidak membawa hasil. Bahkan ketiga bank tersebut masuk ke dalam daftar bank yang akan ‘disehatkan’ oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
Setelah BPPN menolak tagihan dari Bank Bali atas piutang 3 bank tersebut dengan alasan tagihannya sudah terlambat atau lewat batas waktu penagihan, Bank Bali akhirnya menyewa jasa PT. Era Giat Prima, yang pada saat itu dipimpin oleh Joko Chandra dan Setya Novanto. Bank Bali dan PT. Era Giat Prima mengadakan perjanjian pengalihan hak tagih atau Cessie pada januari 1999. Perjanjian ini menyatakan bahwa separuh piutang yang dapat ditagih akan diberikan kepada PT. Era Giat Prima sebagai fee.
Direksi PT. Era Giat Prima, Joko dan Setya. Menggunakan kekuatan dan pengaruh politiknya untuk meloloskan proyek ini.  Saat itu sejumlah tokoh partai golongan karya (golkar), termasuk setya novanto yang saat itu menjabat bendahara partai golkar, berusaha mengubah regulasi agar pengucuran dana oleh BPPN atas tagihan tersebut berhasil. Pada 11 Februari 1999, misalnya, terjadi pertemuan rahasia antara Ketua Dewan Pertimbangan Agung Arnold Baramuli, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Tanri Abeng, Syahril Sabirin, Wakil Ketua BPPN Pande Lubis, petinggi Era Giat dan Wakil Direktur Utama Bank Bali, Firman Soetjahja membicarakan soal penarikan duit dari BPPN. Kepada Tempo, semuanya—kecuali Firman—saat itu membantah adanya pertemuan di Hotel Mulia tersebut (Tempo, 13 Agustus 2000).
Setelah pertemuan itu, Bank Indonesia dan BPPN setuju untuk mengucurkan dana untuk penyelesaian tagihan Bank Bali, jumlahnya Rp 905.000.000.000. Bank Bali mendapat sekitar 40% dan PT. Era Giat Prima mendapat 60%.
Adalah pakar hukum perbankan Pradjoto yang pertama kali mengungkap kasus ini ke mana-mana. Pradjoto ”mencium” skandal cessie ini berkaitan erat dengan pengumpulan dana oleh Partai Golkar untuk memajukan Habibie ke kursi presiden. “Fee itu terlalu besar dan janggal” ungkap Pradjipto kepada Tempo. Satu per satu keganjilan di balik pencairan duit itu juga terkuak. Cessie itu, misalnya, tak diketahui BPPN, padahal saat diteken, BDNI sudah masuk perawatan BPPN. Cessie itu juga tak dilaporkan ke Bapepam dan PT BEJ, padahal Bank Bali sudah masuk bursa. Selain itu, penagihan kepada BPPN ternyata tetap dilakukan Bank Bali, bukan Era Giat.
Sadar bahwa Cessie tersebut bermasalah, BPPN membatalkan pengucuran dana tersebut. Kemudian akibat pembatalan itu, Setya Novanto menggugat BPPN ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan menang di tingkat pertama dan tingkat banding, namun dikalahkan oleh BPPN pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
PT. Era Giat Prima juga membawa kasus ini ke ranah perdata. Perusahaan itu menggugat Bank Bali dan Bank Indonesia agar mencairkan dana Rp 546 miliar untuk mereka. Pengadilan, pada April 2000, memutuskan PT. Era Giat Prima berhak atas uang lebih dari setengah miliar rupiah itu. Kasus ini terus bergulir ke atas. Lewat putusan kasasinya, Mahkamah Agung kemudian memutuskan uang itu milik Bank Bali.
Di tengah proses pengadilan tata usaha negara dan perdata itulah, Kejaksaan Agung lantas ”mengambil” kasus ini. Kejaksaan menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus ini, antara lain Joko Tjandra, Syahril, Pande Lubis, Rudy Ramli, hingga Tanri Abeng. Mereka dituduh melakukan korupsi uang negara. Kejaksaan menyita uang Rp 546 miliar itu dan menitipkan ke rekening penampungan (escrow account) di Bank Bali.
Kendati yang menjadi tersangka lumayan banyak, ternyata belakangan yang diadili hanya tiga orang: Joko Chandra, Syahril, dan Pande Lubis.



10 Pemimpin Negara Terkorup Sepanjang Masa

1.                 Joseph Estrada

Pria kelahiran 1937 ini, merupakan Presiden ke 13 Filipina periode 1998
sampai 2001.
Sebelum berkiprah dalam dunia politik,  Joseph merupakan seorang aktor film 
yang sudah seringkali main dan mendapatkan penghargaan.
Saat menjadi presiden, ia ketahuan menjarah uang negara sebesar 78 sampai 80
juta dolar atau sekitar Rp 1 triliun lebih. Hingga akhirnya ia dihukum
beberapa tahun. 
Namun pada 2007, ia mendapatkan pengampunan tanpa syarat dari Presiden
Gloria Macapagal Arroyo.

2.                 Arnoldo Aleman

Sebelum menjadi Presiden Nicaragua, dulunya Arnoldo merupakan seorang pengacara. 
Namun sebagai seorang yang mengerti hukum, ia malah melakukan perubahan yang tak 
patut dicontoh. 
Ia justru melakukan tindak korupsi yang merugikan Nicaragua.
Ia menjadi Presiden Nicaragua pada tahun 1997 sampai tahun 2002. 
Saat ia menjadi seorang presiden, Arnoldo melakukan korupsi senilai 100 juta dolar 
atau sekitar Rp 1,33 triliun. 
Karena ulahnya tersebut, seperti penggelapan uang, pencucian uang, ia pun akhirnya 
dihukum selama 20 penjara.

3.                 Pavlo Lazarenko
Pavlo Lazarenko memang bukanlah Presiden Ukraina.  Ia hanya seorang 
perdana menteri. 
Meskipun begitu, ia pun ikut terlibat dalam kasus korupsi di negara Ukraina.
Bahkan ia melakukan tindak korupsi hanya dalam waktu singkat ia menjabat. 
Selama setahun ia menjabat, mulai tahun 1996 sampai 1997, ia telah 
mengkorupsi uang negara sebesar 114 sampai 200 juta dolar atau sekitar 
Rp 2,33 triliun.
Dan bisa dibayangkan, jika ia menjabat lebih lama lagi, atau menjadi seorang 
presiden, berapa besar uang yang akan ia korupsi.
4.                   Alberto Fujiomoro

Pria kelahiran 1938 ini merupakan presiden ke 90 dari negara Peru. 
Ia menjabat mulai dari tahun 1990 sampai dengan 2000. 
Meskipun ia menciptakan sistem ekonomi yang stabil di Peru, namun ia 
melakukan pemerintahan dengan otoriter dan menyalahgunakannya untuk korupsi.
Ia merupakan warga Peru yang memiliki keturunan Jepang. 
Saat ia terlibat skandal korupsi, ia sempat melarikan diri ke Jepang. 
Saat itu ia sempat membuat pengunduran diri sebagai Presiden, namun pemerintah Peru, 
tetap ingin memberikan hukuman kepada Fujimoro.
Meskipun ia juga sempat kabur ke Chili, namun ia tetap berhasil ditangkap dan akhirnya 
di extradisi ke Peru untuk dihukum. 
Selama 10 tahun menjabat, ia telah memakan uang rakyat sebesar 600 juta dolar atau 
sekitar Rp 8,3 triliun.

5.                 Jean Claude Duvalier

Pria ini merupakan presiden korup yang berhasil mencuri uang negaranya sendiri, Haiti. 
Ia merupakan presiden ke -30 yang mulai menjabat pada tahun 1971 sampai 1986.
Selama menjadi presiden, ia menyalahgunakan jabatannya untuk mengeruk uang 
negara dengan jumlah angka  yang cukup fantastis yakni sekitar 300 smaoai 800 juta 
dolar atau sekitar Rp 11 triliun.
Jean sendiri juga cukup akrab dengan  pemerintah Amerika setelah mendirikan lembaga 
anti komunis. 
Ia sendiri memiliki gaya hidup yang cukup mewah. 
Bahkan pernikahannya, ia mendapatkan sponsor dari negara sebesar 3 juta dollar.


6.     Slobodan Milosevic


Sepak terjang dari presiden Serbia Yugoslavia ini, memang benar-benar gila. 
Selama 11 tahun menjabat, mulai dari tahun 1989 sampai tahun 2000, ia melakukan 
tindak korupsi yang cukup gila, yakni mengorupsi uang negara sebesar 1 miliar dollar 
atau sekitar Rp 14,4 triliun.
Uang sebanyak itu, digunakannya untuk kesenangan pribadi dan memperkaya dirinya sendiri. 
Namun aksinya tersebut harus berakhir setelah ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara.



7.                  Sani Abcha

Saat dipimpin oleh Sani Abcha, Nigeria mengalami berbagai macam permasalahan, 
termasuk perang sipil.
Mantan presiden Nigeria ini merupakan salah satu presiden terkorup.
Ia menyalahgunakan jabatannya untuk mengeruk keuntungan pribadinya di tengah 
kelaparan yang melanda negaranya.
Menjabat selama lima tahun, mulai tahun 1993 sampai 1998 ia telah melakukan 
korupsi sebesar 2 sampai 5 milyar dolar. Jika dirupiahkan sebesar Rp 66, 5 triliun.

8.                 Mobutu Sese Seko

Mobutu merupakan salah satu pasien terkorup di dunia. Pemimpin yang memimpin Zaire 
atau saat ini lebih dikenal Kongo ini, telah puluhan tahun berkuasa. 
Bahkan masa jabatannya, lebih lama dari Soeharto yang hanya 32 tahun.
Ia berkuasa mulai tahun 1969 sampai 1997. Selama menjabat sebagai presiden, ia 
telah mengorupsi uang negara sebasar 5 miliar dollar. Jika dirupiahkan sebesar 
Rp 66,5 triliun.

9.                 Ferdinand Marcos

Presiden Filipina yang menjabat pada tahun 1972 sampai tahun 1986 ini jadi presiden 
yang paling terkorup kedua setelah Soeharto. 
Dalam masa pemerintahannya selama 14 tahun itu, ia memimpin dengan sifat diktator.
Dan uang negara yang ia korupsi untuk kepentingan pribadinya sebesar 5 sampai 
10 miliar dollar. 
Jika dirupiahkan uang tersebut benar-benar nilai yang begitu fantastis yakni bernilai 
Rp 114 triliun.


10.             Muhammad Soeharto

Tentunya kalian semua sudah tau, siapa dia. Ya mantan pemimpin yang pernah 
menjabat sebagai presiden selama 32 tahun di Indonesia.
Bahkan dia juga masuk dalam daftar presiden terkorup di dunia. Dan tentunya hal ini 
bukan sebuah prestasi yang patut dibanggakan.
Selama menjabat, ia seringkali menempatkan keluarganya dalam jajaran jabatan penting. 
Bahan ia juga memberikan perusahaan-perusahaan besar kepada anaknya.
Diperkirakan ia melakukan tindakan untuk menguntungkan pribadinya sebesar 15 sampai 
35 dolar atau sekitar Rp 465 triliun. Wah benar-benar nilai yang sangat fantastis. 

Sumber :
Continue reading...
di Tidak ada komentar: quickedit

Sabtu, 11 Januari 2020

Pemutusan Hubungan Kerja

Pemutusan Hubungan Kerja

07.39 0 Comments

BAB I

PENDAHULUAN


A.                Latar Belakang
Dalam kehidupannya setiap orang mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam. Untuk dapat memenuhi kebutuhannya tersebut, kita dituntut untuk bekerja, baik bekerja sendiri dengan membuka peluang usaha baru, berwirausaha ataupun juga bisa dengan bekerja dengan orang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri adalah bekerja atas usaha modal dan tanggungjawab sendiri. Sedang bekerja pada orang lain adalah bekerja dengan bergantung pada orang lain , yang memberikan perintah dan mengaturnya , karena itu ia  harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut.
Bila kita bekerja pada orang lain, dan diterima sebagai karyawan pada suatu perusahaan. Berarti kita sudah menjalankan hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan. Dengan adanya hubungan pekerjaan, karyawan mempunyai hak dan tanggung jawab begitupula dengan pihak perusahaan. Seperti halnya hidup, pengabdian dan tanggungjawab kita di perusahaan juga pasti akan berakhir. Namun setiap orang yang bekerja memiliki waktu pengabdian di perusahaan yang berbeda-beda,ada yang hingga batas ketentuan yang telah disepakati, atau mungkin berakhir di tengah karier. Bagi yang telah mencapai batas perjanjian, tentu saja tidaklah bermasalah. Namun lain halnya dengan yang terpaksa harus berhenti ditengah masa kerjanya. Pemutusan hubungan kerja sangatlah berpengaruh terhadap kondisi perekonomian masyarakat yang sudah di PHK dari perusahaannya.

B.                 Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dari makalah ini yaitu :
1)      Apa pengertian dari Pemutusan Hubungan Kerja?
2)      Apa saja sebab-sebab PHK?
3)      Apa saja jenis-jenis PHK?
4)      Bagaimana prosedur PHK?
5)      Apa saja konsekuensi dari PHK?
6)      Apa saja larangan terhadap PHK?
7)      Apa saja macam dan persyaratan pensiun?
8)      Apa saja Macam Kompensasi Bagi Pensiunan?


BAB II
PEMBAHASAN

I.                        Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan/majikan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan atau habis kontrak.
Istilah pemutusan hubungan kerja (PHK) (sparation) memiliki kesamaan dengan pemberhentian atau pemisahan karyawan dari suatu organisasi. Para ahli pun memberikan pandangan tersendiri terkait PHK. Menurut Tulus (1993), pemutusan hubungan kerja (separation) adalah mengembalikan karyawan ke masyarakat. Sedagkan menurut Hasibuan (2001) pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seseorang karyawan dengan suatu organisasi (perusahaan). Dari beberapa pegertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan pemberhentian karyawan dari suatu perusahaan sehingga antara karyawan dan perusahaan(organisasi) tidak ada hubungan lagi.

II.                        Sebab-Sebab Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Pasal 153 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menyebutkan Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan :
1)         Pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus,
2)         Pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya Karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
3)         Pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya,
4)         Pekerja/buruh menikah,
5)         Pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya,
6)         Pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama,
7)         Pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau bedasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama,
8)         Pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan,
9)         Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan,
10)     Pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.
Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud di atas batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan. (Husni, 2010)
Prinsip-prinsip dalam pemutusan hubungan kerja adalah mengenai alasan dan mekanisme pemutusan hubungan kerja. Maka alasan pemutusan hubungna kerja (PHK) antara lain sebagai berikut:
1)         Undang-Undang
Undang-undang dapat menyebabkan seseorang harus berhenti seperti karyawan WNA yang sudah habis izinnya.
2)         Keinginan Perusahaan
Perusahaan dapat memberhentikan karyawan secara hormat ataupun tidak apabila karyawan melakukan kesalahan besar
3)         Keinginan karyawan
Buruh dapat memutuskan hubungan kerja sewaktu-waktu karena alasan mendesak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4)         Pensiun
Ketika seseorang telah mencapai batas usia tertentu sesuai dengan peraturan perusahaan yang disepakati.
5)         Kontrak kerja berakhir
6)         Kesehatan karyawan
Kesehatan karyawan dapat dijadikan alasan pemberhentian karyawan. Ini bisa berdasarkan keinginan perusahaan atau keinginan karyawan yang juga telah diatur berdasarkan perundang-undangan  ketenagakerjaan yang berlaku.
7)         Meninggal dunia
8)         Perusahaan dilikuidisasi
Karyawan dilepas jika perusahaan dilikuidisasi atau ditutup karena bangkrut.

III.                        Jenis-jenis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Menurut Mangkuprawira Pemutusan Hubungan kerja (PHK) ada 2 jenis, yaitu:
1.      Pemutusan Hubungan Kerja Sementara, yaitu sementara tidak bekerja dan pemberhentian sementara.

·         Sementara tidak bekerja
Terkadang para karyawan butuh untuk meningglakan pekerjaan mereka sementara. Alasannya bermacam-macam dapat berupa kesehatan, keluarga, melanjutkan pendidikan rekreasi dan lain sebagainya. Keadaan ini disebut juga dengan cutipendek atau cuti panjang namun karyawan tersebut masih memiliki ikatan dengan perusahaan dan memiliki aturan masing-masing.
·         Pemberhentian sementara
Berbeda dengan sementara tidak bekerja pembertihan sementara memiliki alasan internal perusahaan, yaitu karena alasan ekonomi dan bisnis, misalnya kondisi moneter dan krisis ekonomi menyebabkan perusahaan mengalami chaos atau karena siklus bisnis. Pemberhentian sementara dapat meminimumkan di beberapa perusahaan melalui perencanaan sumber daya manusia yang hati-hati dan teliti.

2.      Pemutusan Hubungan Kerja Permanen, ada tiga jenis yaitu:
·         Atrisi atau pemberhentian tetap seseorang dari perusahaan secara tetap karena alasan pengunduran diri, pensiun, atau meninggal. Fenomena ini diawali oleh pekerja individual, bukan oleh perusahaan. Dalam perencanaan sumber daya manusia, perusahaan lebih menekannkan pada atrisi daripada pemberhentian sementara karena proses perencanaan ini mencoba memproyeksikan kebutuhan karyawan di masa depan.
·         Terminasi adalah istilah luas yang mencakup perpisahan permanen karyawan dari perusahaan karena alasan tertentu. Biasnya istilah ini mengandung arti orang yang dipecat dari perusahaan karena faktor kedisiplinan. Ketika orang dipecat karena alasan bisnis dan ekonomi. Untuk mengurangi terminasi karena kinerja yang buruk maka pelatihan dan pengembangan karyawan merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh karena dapat mengajari karyawan bagaimana adapat bekerja dengan sukses.
·         Kematian dalam pengertian pada karyawan usia muda berarti kehilangan besar bagi perusahaan, karena terkait dengan investasi yang dikeluarkan dalam bentuk penarikan tenaga kerja, seleksi, orientasi, dan pelatihan.

Dapat disimpulkan jenis Pemberhentian hubungan kerja (PHK) adalah:
1.      Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) Sementara.
PHK sementara dapat disebabkan karena keinginan sendiri ataupun karena perusahaan dengan tujuan yang jelas.
2.      Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) Permanen.
PHK permanen dapat disebabkan 4 hal, yaitu Keinginan sendiri, Kontrak yang Habis, Pensiun, Kehendak Perusahaan.

IV.                        Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Permberhentian Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan harus dilakukan dengan baik dan sesuai dengan regulasi pemerintah yang masih diberlakukan. Namun karena terkadang pemberhentian terkadang terjadi akibat konflik yang tak terselesaikan maka menurut Umar (2004) pemecatan secara terpaksa harus sesuai dengan prosedur sebagai berikut:
1)         Musyawarah karyawan dengan pimpinan perusahaan.
2)         Musyawarah pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaan.
3)         Musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan dan wakil dari P4D.
4)         Musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan dan wakil dari P4P.
5)         Pemutusan hubungan berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri.
Kemudian menurut Mutiara S. Panggabean Proses Pemberhentian hubungan kerja jika sudah tidak dapat dihindari maka cara yang diatur telah diatur dalam Undang-undang No.12 tahun 1964. Perusahaan yang ingin memutuskan hubungan kerja harus mendapatkan izin dari P4D (Panitia Penyelesaian Perburuhan Daerah) dan jika ingin memutuskan hubungan kerja dengan lebih dari sembilan karyawan maka harus dapat izin dari P4P (Panitia Penyelesaian Perburuhan Pusat) selama izin belum didapatkan maka perusahaan tidak dapat memutuskan hubungan kerja dengan karyawan dan harus menjalankan kewajibannya.
Namun sebelum pemberhentian hubungan kerja harus berusaha untuk meningkatkan efisiensi dengan:
1)         Mengurangi shift kerja
2)         Menghapuskan kerja lembur
3)         Mengurangi jam kerja
4)         Mempercepat pension
5)         Meliburkan atau merumahkan karyawan secara bergilir untuk sementara

V.                        Konsekuensi Dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Dengan adanya pemberhentian karyawan tersebut tentu sangat berpengaruh sekali terhadap karyawan itu sendiri.  Dengan diberhentikan dari pekerjaannya maka berarti karyawan tersebut tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan secara maksimal untuk karyawan dan keluarganya.  Atas dasar tersebut, maka manajer sumber daya manusia harus sudah dapat memperhitungkan beberapa jumlah uang yang seharusnya diterima oleh karyawan yang behenti, agar karyawan tersebut dapat memenuhi kebutuhannya sampai pada tingkat dianggap cukup.Membuat perekonomian karyawan itu sendiri menjadi kurang. Dan meningkatkan pengangguran di masyarakat.
Dalam hal perundingan tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Permohonan penetapan pemutuskan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya.  Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika ternyata maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan, tetapi perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan.
Pasal 156 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa apabila terjadi PHK pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh pekerja/buruh. Perhitungan uanga pesangon yang seharusnya diterima oleh pekerja/buruh ditetapkan sebagai berikut:
·         masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah;
·         masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah;
·         masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah;
·         masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah;
·         masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah;
·         masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, 6 bulan upah;
·         masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah;
·         masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang darai 8 tahun, 8 bulan upah;
·         masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah.
Perhitungan uang penghargaan masa kerja yang seharusnya diterima oleh pekerja/buruh  ditetapkan sebagai berikut:
·         masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah;
·         masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah;
·         masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan upah;
·         masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, 5 bulan upah;
·         masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
·         masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, 7 bulan upah;
·         masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, 8 bulan upah;
·         masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah.
Uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh pekerja/buruh meliputi:
·         cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
·         biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
·         pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
·         hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

VI.                        Larangan Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Pemerintah tidak mengharapkan perusahaan melakukan PHK tercantun dalam Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Thaun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang menyatakan pengusaha dilarang melakukan PHK dengan alasan:
a.       Pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus.
b.      Pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya Karena memenuhi kewajiban terhadap Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
c.       Pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya.
d.      Pekerja/buruh menikah.
e.       Pekerja/burh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya.
f.       Pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkakwinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam 1 perusahaan, kecali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB.
g.      Pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh melakukan kegiatan serikat/pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB.
h.      Pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan.
i.        Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik atau status perkawinan.
j.        Pekerja. Buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibar kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penembuhannya belum dapat dipastikan.

Pemensiunan Sumber Daya Manusia/ Karyawan
Pensiun adalah pemberhentian karyawan atas keinginan perusahaan, undang-undang, ataupun keinginan karyawan sendiri. Keinginan perusahaan mempesiunkan karyawan karena produktivitas kerjanya rendah sebagai akibat usia lanjut, cacat fisik, kecelakaan dalam melaksanakan pekerjaan dan sebagainya.
Undang-Undang mempensiunkan seseorang karena karena telah mencapai batas usia dan masa kerja tertentu. Kemudian pensiun karena keinginan pegawai adalah pensiun atas permintaan sendiri dengan mengajukan surat permohonan setelah mencapau masa kerja tertentu, dan permohonannya dikabulkan oleh perusahaan.

VII.                        Macam Dan Persyaratan Pensiun

Jenis Pensiun
·         Non Batas Usia Pensiun (Non BUP);
·         Batas Usia Pensiun (BUP), PNS yang telah mencapai BUP harus diberhentikan dengan hormat sebagai PNS;
·         Pensiun Janda/Duda;
·         Pensiun Anak.
Macam-macam BUP ditentukan sebagai berikut
·         Usia 56 tahun
·         Usia 58 tahun
·         Usia 60 tahun
·         Usia 63 tahun
·         Usia 65 tahun
·         Usia 70 tahun
PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS karena mencapai BUP, berhak atas pensiun apabila ia telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun. PNS yang akan mencapai BUP dapat dibebaskan dari jabatannya untuk paling lama 1 tahun dengan mendapat penghasilan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku kecuali tunjangan jabatan PNS yang memangku jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 PP No. 32/1979 apabila tidak memangku lagi jabatan tersebut maka sebelum yang bersangkutan diberhentikan sebagai PNS kepada yang bersangkutan diberikan bebas tugas 1 tahun.

Berakhirnya hak pensiun pegawai ( pasal 14 UU No.11/1969 )
Hak pensiun pegawai berakhir pada penghabisan bulan penerima pensiun pegawai yang bersangkutan meninggal dunia.

Pembatalan pemberian pensiun pegawai ( pasal 15 UU No. 11/1969 )
Pembayaran pensiun pegawai dihentikan dan surat keputusan tentang pemberhentian pensiun pegawai dibatalkan, apabila penerima pensiun pegawai diangkat kembali menjadi pegawai negeri atau diangkat kembali dalam suatu jabatan negeri dengan hak untuk kemudian setelah diberhentikan lagi, memperoleh pensiun menurut Undang-undang atau peraturan yang sesuai dengan UU. No.11/1969

            Persyaratan Pensiun BUP :
·         Foto copy Karpeg yang dilegalisir;
·         Foto copy Karis/Karsu yang dilegalisir;
·         Surat Pernyataan tidak menyimpan barang miliki Negara;
·         Salinan Foto copy Surat Nikah yang telah dilegalisir oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan setempat;
·         Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh camat setempat;
·         Foto copy Akte / Surat Kenal Lahir anak dilegalisir BKKBCS setempat;
·         Daftar perincian gaji terakhir;
·         Surat Keterangan masa kerja sebelum menjadi PNS;
·         Foto copy SK CPNS (80%);
·         Foto copy SK PNS (100%);
·         Foto copy SK Pangkat terakhir;
·         Foto copy Surat Keterangan Berkala terakhir;
·         Foto copy SK Jabatan terakhir;
·         Daftar Riwayat Pekerjaan;
·         Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat;
·         DP 3 dua tahun terakhir;
·         Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP);
·         Surat Keterangan Kuliah (bagi anak yang masih kuliah);
·         Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
·         7 (tujuh) lembar photo terbaru ukuran 4 x 6 cm (tanpa tutup kepala dan kacamata);
·         Surat Pengantar dari Dinas.

Persyaratan Pensiun Janda / Duda :
·         Foto copy Karpeg yang dilegalisir;
·         Foto copy Karis/Karsu yang dilegalisir;
·         Surat Pernyataan tidak menyimpan barang miliki Negara;
·         Salinan Foto copy Surat Nikah yang telah dilegalisir oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan setempat;
·         Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh camat setempat;
·         Foto copy Akte / Surat Kenal Lahir anak dilegalisir BKKBCS setempat;
·         Daftar perincian gaji terakhir;
·         Surat Keterangan masa kerja sebelum menjadi PNS;
·         Foto copy SK CPNS (80%);
·         Foto copy SK PNS (100%);
·         Foto copy SK Pangkat terakhir;
·         Foto copy Surat Keterangan Berkala terakhir;
·         Foto copy SK Jabatan terakhir;
·         Daftar Riwayat Pekerjaan;
·         Surat Keterangan Kuliah (bagi anak yang masih kuliah);
·         Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
·         7 (tujuh) lembar photo terbaru ukuran 4 x 6 cm (tanpa tutup kepala dan kacamata);
·         Surat Keterangan Kematian dari Desa / Kelurahan;
·         Surat Keterangan Janda / Duda dari Desa / Kelurahan;
·         Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa / Kelurahan;
·         Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat;
·         DP 3 dua tahun terakhir;
·         Surat Pengantar dari Dinas.

Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan usia 58 Tahun :
·         Hakim Mahkamah Pelayaran ( PP No.32 tahun 1979)
·         Hakim Agama pada pengadilan agama tingkat banding
·         Hakim Agama pada pengadilan agama
·         Jaksa yang tidak memangku Jabatan Eselon I, II ( UU No. 5 tahun 1991)
·         Sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal dan kepala Bandan di departemen
·         Eselon I dalam jabatan structural
·         Eselon II dalam jabatan structural
·         Ketua, wakil ketua dan hakim pengadilan negeri
·         Dokter yang ditugaskan secara penuh pada lembaga kedokteran negeri sesuai dengan profesinya
·         Pengawas sekolah lanjutan tingkat atas dan pengawas sekolah lanjutan tingkat pertama
·         Guru yang ditugaskan secara penuh pada sekolah lanjutan tingkat atas dan sekolah lanjutan tingkat pertama
·         Penilik taman kanak-kanak, penilik sekolah dasar, penilik pendidikan agama
·         Jaksa yang tidak memangku jabatan Eselon I dan II
·         Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden

VIII.                        Macam Kompensasi Bagi Pensiunan

Ada tiga jenis kompensasi karyawan yang lazim diberikan perusahaan yaitu:
1.            Kompensasi Finansial Langsung
Kompensasi ini meliputi segala macam imbalan pekerjaan yang berwujud uang  antara lain gaji, macam-macam tunjangan, THR Keagamaan, insentif, bonus, komisi, pembagian laba perusahaan, opsi saham, dan pembayaran prestasi. Segala jenis pendapatan yang menambah penghasilan bruto tahunan karyawan dan dikenai pajak penghasilan (PPh 21) juga termasuk kompensasi finansial langsung.

Kompensasi ini bersifat langsung karena pembayaran dilakukan oleh perusahaan kepada karyawan dalam bentuk uang, dan bukan benda atau fasilitas. Misalnya, perusahaan membayar gaji, tunjangan, dan bonus akhir tahun langsung ke rekening karyawan.

2.            Kompensasi Finansial Tidak Langsung
Jenis kompensasi ini juga berwujud uang yang dikeluarkan perusahaan namun tidak diberikan langsung kepada karyawan, melainkan melalui pihak ketiga. Misalnya, perusahaan mengikutsertakan karyawan dalam program perlindungan sosial dan kesehatan. Perusahaan membayar premi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, sedangkan karyawan memperoleh manfaat dari program tersebut berupa biaya perawatan/pengobatan maupun tabungan hari tua.

Berbagai fasilitas dan kenikmatan yang diperoleh karyawan juga termasuk kompensasi tidak langsung, seperti mobil perusahaan, rumah dinas, voucher, akses internet, dan keanggotaan klub.

3.            Kompensasi Non-Finansial
Kompensasi ini tidak berwujud atau terkait dengan uang, namun bernilai positif atau berharga bagi karyawan. Contohnya adalah pelatihan kecakapan karyawan, lingkungan kerja yang nyaman, supervisi yang kompeten dan profesional, tim kerja yang suportif, jenjang karir yang pasti, penghargaan terhadap prestasi, cuti lebih banyak, atau jam kerja fleksibel.

Bahkan, nama besar perusahaan dalam beberapa kasus juga bisa menjadi kompensasi non-finansial bagi karyawan. Sebab, reputasi organisasi bisnis dapat meningkatkan kredibilitas individual.

BAB III
PENUTUP

Kesimpulan
Pemutusan Hubungan kerja (PHK) yang juga dapat disebut dengan Pemberhentian. Pemisahan memiliki pengertian sebagai sebuah pengakhiran hubungan kerja dengan alasan tertentu yang mengakibatkan berakhir hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan.
Jadi pemutusan hubungan kerja itu masih bisa di cegah. Agar pengangguran di Negara ini tidak semakin benyak.
Sumber:
Continue reading...
di Tidak ada komentar: quickedit